Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sda

Pola pengelolaan sumber daya Alam (SDA) meliputi acara merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian dengan prinsip keterpaduan dalam pengelolaan. Pola pengelolaan sumber daya alam disusun secara terkoordinasi di antara instansi terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas.

Sumber daya alam yang kita miliki harus sanggup dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk sanggup mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam perlu dilakukan penyusunan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh berberapa pihak yaitu pemerintah dan swasta. Pengelola dari pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan pengelola swasta yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

No	Nama Perusahaan	BUMN/Swasta	SDA yang Dikelola
1.	Peramina	BUMN	Minyak Bumi
2.	PT Semen Kupang	BUMN	Semen
3.	PT Freeport	BUMS	Tembaga
4.	Chevron Pacific Indonesia	BUMS	Minyak Bumi
5.	PDAM	BUMD	Air Minum

Penyusunan pola pengelolaan SDA perlu melibatkan seluas-luasnya tugas masyarakat dan dunia perjuangan baik koperasi, BUMN, BUMD maupun tubuh perjuangan swasta. Dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan suatu forum biar prosesnya menjadi terkoordinasi. Lembaga dalam pengelolaan sumber daya alam dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu operator, regulator, dan kontrol

a. Lembaga Operator
Lembaga operator yaitu forum yang secara eksklusif melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Kegiatan yang dilakukan oleh forum operator meliputi pengambilan sumber daya alam, pengolahan, dan pemasaran. Bentuk-bentuk forum operator yaitu BUMN, BUMS dan Koperasi.

1. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

BUMN yaitu tubuh perjuangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara eksklusif berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN yaitu tubuh perjuangan yang menjadi kepemilikan negara sehingga modal dan keuntungan yang didapat menjadi milik negara. BUMN sanggup berbentuk Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).

Sektor penting yang dikelola BUMN meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.  Secara umum, BUMN mempunyai tugas sebagai berikut:

• Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
• Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kecerdikan di bidang ekonomi.
• Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga sanggup menyerap tenaga kerja.

Daftar Nama BUMN

No	Sektor	Nama BUMN
1.	Industri pengolahan	PT Balai Pustaka (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Batan Teknologi (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Dahana (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Garam (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Industri Kereta Api (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, PT Pindad (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, PT Primissima (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Kupang (Persero)
2.	Informasi dan telekomunikasi	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Perum Produksi Film Negara, dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
3.	Jasa keuangan dan asuransi	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Bahana PUI (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Danareksa (Persero), Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja (Persero), PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT PANN Multi Finance (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero), PT Taspen (Persero)
4.	Jasa profesional, ilmiah dan teknis	PT Bina Karya (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Energy Management Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Indra Karya (Persero), PT Sucofindo (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), PT Virama Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero)
5.	Konstruksi	PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Amarta Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Istaka Karya (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Nindya Karya (Persero)
6.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang	Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II
7.	Pengadaan gas, uap dan udara dingin	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
8.	Perdagangan besar dan eceran	PT PP Berdikari (Persero), Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero)
9.	Pertambangan dan penggalian	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Timah (Persero) Tbk
10.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Perum Kehutanan Negara, Perum Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero)
11.	Real estate	PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero), PT Bali Tourism & Development Corporation (Persero)
12.	Transportasi dan pergudangan	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Perum DAMRI, PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kawasan Industri Medan (Persero), PT, Kawasan Industri Makassar (Persero), PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Pos Indonesia (Persero), Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
13.	Akomodasi dan penyediaan masakan dan minuman	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

2) BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
BUMS yaitu tubuh perjuangan yang didirikan oleh pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorientasi untuk mendapat keuntungan. BUMS sanggup dibedakan berdasarkan bentuk hukumnya menjadi 4:

a) Badan perjuangan perseorangan

Badan perjuangan perseorangan yaitu tubuh perjuangan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin serta dipertanggungjawabkan oleh perseorangan dan bertujuan untuk mendapat laba. Namun, bentuk tubuh perjuangan ini agak sulit berkembang sebab modalnya hanya berasal dari seorang atau keluarga sehingga segala resiko ditanggung sendiri.

b) Persekutuan Firma (Fa.)

Persekutuan firma yaitu kolaborasi atau komplotan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma didirikan paling sedikit oleh dua orang dan perjanjian kerja samanya dilakukan di depan notaris untuk mendapat sertifikat sebagai tubuh hukum.

c) Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennotschaap)

Persekutuan komanditer merupakan komplotan untuk menjalankan perjuangan yang di dalamnya terdapat seorang atau beberapa orang sebagai sekutu aktif dan seorang atau beberapa orang sebagai sekutu pasif atau komanditer. Dilihat dari keikutsertaan dalam perusahaan, terdapat tiga jenis perseroan komanditer, yaitu:

• Perseroan komanditer murni, di mana hanya terdapat seorang sekutu aktif.
• Perseroan komanditer campuran, di mana terdapat beberapa sekutu aktif.
• Perseroan komanditer dengan saham, perusahaan yang modalnya berasal dari saham-saham.

d) Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas merupakan suatu komplotan untuk menjalankan suatu perjuangan yang modal usahanya terdiri atas beberapa saham. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1995 wacana Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa ciri-ciri Perseroan Terbatas adalah:

• Merupakan tubuh aturan yang mempunyai kekayaan tersendiri/ terpisah dari kekayaan pribadi.
• Terdiri atas orang-orang yang menanamkan modal perusahaan.
• Masing-masing pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas.
• Sesuai dengan modal yang disetorkan.
• Kekuasaan tertinggi berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
• Keuntungan pemilik berupa deviden yang besarnya tergantung pada keuntungan PT.

Kehadiran BUMS, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar dalam perekonomian nasional memberi dampak yang sangat luas dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Secara umum BUMS ini mempunyai tugas dalam perekonomian Indonesia, yang sanggup dibedakan atas:

1) Fungsi Sosial, bahwa BUMS mempunyai tugas sebagai:

• Lembaga yang menunjukkan pelayanan dengan menyediakan banyak sekali barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara.
• Lembaga yang membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

2) Fungsi Ekonomi, bahwa BUMS mempunyai peran:

• Dinamisator perekonomian negara, membantu dalam memperlancar perekonomian nasional.
• Meningkatkan produksi barang dan jasa.
• Membantu meningkatkan pendapatan negara, yaitu melalui pajak perseroan.
• Meningkatkan pendapatan masyarakat.

3) Koperasi

Koperasi yaitu organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang untuk kepentingan anggotanya. Kegiatan koperasi dilandasi oleh prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 

Peran koperasi antara lain :

• Membangun dan membuatkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
• Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan insan dan masyarakat.
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
• Berusaha untuk mewujudkan dan membuatkan perekonomian nasional yang merupakan perjuangan bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Manfaat koperasi berdasarkan fungsi dan tugas koperasi sanggup dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial. Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi :

• Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil perjuangan yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.
• Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
• Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di tokotoko.
• Hal ini bertujuan biar barang dan jasa bisa dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.
• Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Kegiatan koperasi tidak sematamata mencari keuntungan tetapi melayani dengan baik keperluan anggotanya.
• Menumbuhkan perilaku jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi. Setiap anggota berhak menjadi pengurus koperasi dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi.
• Melatih masyarakat untuk memakai pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.

Berikut ini yaitu manfaat koperasi di bidang sosial:

• Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat tenang dan tenteram.
• Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubunganhubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.
• Mendidik anggota-anggotanya untuk mempunyai semangat kolaborasi dan semangat kekeluargaan.

Peranan Koperasi dalam perekonomian nasional yaitu sebagai berikut :

• Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
• Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat.
• Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
• Membantu perjuangan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
• Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.
• Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat umumnya.
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

b. Lembaga Regulator

Lembaga regulator yaitu forum yang berwenang menyusun kebijakan dan peraturan. Ada dua macam forum regulator, yaitu pemerintah sentra dan pemerintah daerah.

1) Pemerintah Pusat

Pemerintah mempunyai wewenang untuk menciptakan peraturan dan regulasi biar roda perekonomian negara bisa berjalan dengan baik. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah meliputi keseluruhan forum operator, baik itu BUMN, BUMS, maupun koperasi. Dalam rangka melakukan perannya, pemerintah menempuh kebijakan-kebijakan berikut ini.

1) Kebijaksanaan dalam dunia usaha

Kebijakan yang merupakan perjuangan untuk mendorong dan memajukan dunia perjuangan dan perdagangan, yaitu sebagai berikut.

• Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 wacana Perkoperasian.
• Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur wacana Usaha Perbankan.
• Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara biar tidak menderita kerugian, menyerupai Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.
• Kebijakan ekspor untuk memperluas pasar produk dalam negeri.
• Kebijakan impor yang dibatasi untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
• Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
• Kebijakan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
• Kebijakan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

2) Pemerintah Daerah

Walaupun mempunyai hak otonomi, pemerintah kawasan tetap melakukan kebijakan pemerintah sentra sebagai pengatur tingkat nasional. Berikut yaitu pola dari kebijakan daerah.

• Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pertambangan Rakyat Daerah.
• Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

c. Lembaga Kontrol (Pemerintah dan Non Pemerintah)

Kebijakan dan peraturan yang telah dibentuk dan disepakati harus dilaksanakan oleh semua pihak biar proses pengelolaan sumber daya alam berjalan teratur dan kondusif. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan suatu forum yang mengontrol dan mengawasi. Untuk itulah diharapkan forum kontrol yang terbagi menjadi forum pemerintah dan non pemerintah.

1) Lembaga Pemerintah

Pemerintah menjadi pihak penting dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran maka pemerintah sanggup melaporkan ke forum yudikatif untuk diberikan sanksi.

2) Lembaga Non Pemerintah

Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) menyerupai Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan World Wide Fund for Nature (WWF). Berikut yaitu tugas forum kontrol pengelolaan sumber daya alam

• Mengontrol pengelolaan SDA biar sesuai dengan asas keberlanjutan.
• Mengawasi pengelolaan SDA biar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
• Mengevaluasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kinerjanya di kemudian hari.
• Melakukan kontrol dalam setiap pengelolaan SDA biar sesuai dengan asas keberlanjutan.
• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan UU yang berlaku.
• Memberikan hukuman kepada pelanggar peraturan

Share this post