Pelaksanaan Politik Luar Negeri Dari Periode Ke Masa

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu sanggup diartikan sebagai budi dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara abnormal atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga diadaptasi dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada ketika itu.

A. Masa Demokrasi Parlermenter 1950-1959

Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan sampai tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh ratifikasi internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk mendapat ratifikasi dunia nternasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapat ratifikasi dunia internasional melalui meja negosiasi ini menjadi titik tolak dari usaha diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya.

Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.dan Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM). Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika Serikat ) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan.

B. Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner. Presiden Soekarno dalam kurun ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya yakni Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) dimana elemen-elemen ini diperlukan sanggup beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).

Dari sini sanggup dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia yakni condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kerja sama politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengijinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga sanggup dilihat dari responnya terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat. Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal. Dukungan Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akhir konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow.

Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno menciptakan Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui bermacam-macam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia ialah mencari dukungan atas usaha dan usaha Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun seiring berjalannya waktu, status dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melakukan kegiatan politik luar negeri ini.

C. Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada contoh kekerabatan luar negeri Indonesia. dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun kekerabatan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighbourhood policy” melalui Association South East Asian nation (ASEAN).

Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order (tatanan baru) ialah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada acara domestiknya.

Beberapa perilaku Indonesia dalam melakukan politik luar negerinya antara lain; menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan biar Indonesia mendapat kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan pertolongan dari pihak asing.

Selanjutnya Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam pembentukan ASEAN Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non Blok X pada tahun 1992, setidaknya memperlihatkan ratifikasi bahwa Indonesia ialah salah satu pemimpin internasional.

D. Era Reformasi

Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional.

Pada masa awal reformasi, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki gambaran Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di simpulan kurun Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan acara pertolongan untuk mengatasi krisis ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, kekerabatan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit dilema sehabis lepasnya Timor- Timur dari NKRI. Presiden Wahid mempunyai harapan mengembalikan gambaran Indonesia di mata internasional.

Pada awal pemerintahan Megawati, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, ibarat nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak memperlihatkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.

Presiden Megawati lebih memerhatikan dan memertimbangkan tugas dewan perwakilan rakyat dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi ibarat diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air ibarat Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.

SBY berhasil mengubah gambaran Indonesia dan menarik investasi abnormal dengan menjalin banyak sekali kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’.

Share this post