Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial

Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia di atas menandai kurun penjajahan bangsa Indonesia. Satu demi satu tempat di Indonesia dikuasai bangsa asing. Penjajahan telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat, rakyat Indonesia mendapatkan dengan baik. Rakyat di banyak sekali tempat memandang perdagangan merupakan hubungan baik kepada siapapun. Hubungan perdagangan tersebut kemudian bermetamorfosis hubungan penguasaan atau penjajahan.

VOC merupakan badan/kongsi perdagangan Belanda yang berdiri semenjak tahun 1602, VOC kepanjangan dari Oost Vereenigde Indische Compagnie. VOC merupakan sebuah komplotan tubuh dagang istimewa alasannya yaitu didukung oleh negara (Belanda) dan diberi fasilitas-fasilitas sendiri yang istimewa. Dengan hak-hak istimewanya tersebut hasilnya VOC bukan hanya menguasai tempat perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.

Dalam upaya memperlancar acara organisasi, VOC pada tahun 1610 memutuskan untuk membentuk jabatan Gubernur Jendral yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Pieter Both sebagai orang pertama yang menduduki posisi itu. Selain VOC dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal, VOC mempunyai beberapa hak octroi (hak istimewa) antara lain :

• Hak melaksanakan monopoli perdagangan
• Membentuk tentara sendiri, mengangkat pegawai, dan membentuk pengadilan.
• Melakukan perjanjian politik dan ekonomi dengan kerajaan-kerajaan, serta melaksanakan perang-damai dengan bangsa/suatu kerajaan lain.
• Hak mencetak mata uang sendiri

Monopoli dalam Perdagangan
Monopoli yaitu penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan alasannya yaitu mereka sanggup memilih harga beli dan harga jual.

Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan banyak sekali cara. Salah satu caranya yaitu politik memecah-belah atau dikenal devide et impera. Belanda melibatkan diri dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada dikala terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.

Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Dengan adanya monopoli rakyat tidak mempunyai kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya sanggup jauh lebih tinggi.

Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia semenjak tahun 1602 – 1799 antara lain  sebagai berikut :

• Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.
• Melaksanakan politik devide et impera ( memecah dan menguasai ) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.
• Untuk memperkuat kedudukannya dirasa perlu mengangkat seorang pegawai yang disebut Gubernur Jendral.
• Melaksnakan sepenuhnya Hak Octroi yang ditawarkan pemerintah Belanda.
• Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah dipusatkan di Jayakarta ( Batavia).
• Melaksanakan pelayaran Hongi ( Hongi tochten ).
• Adanya Hak Ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan flora rempah-rempah yang melebihi ketentuan.
• Adanya verplichte leverantien (penyerahan wajib) dan Prianger Stelsel (system Priangan )

Kerja Paksa

Pemerintah Belanda menginginkan laba sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Rakyat Indonesia waktu itu bekerja tanpa akomodasi yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melaksanakan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan.

Salah satu kegiatan kerja paksa yaitu pembangunan jalan Anyer-Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda.

Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial sebagai sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut banyak sekali hasil bumi. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda berjulukan Herman Willem Daendels yang berkuasa semenjak tahun 1808-1811.

Belanda memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan, alasannya yaitu jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang merupakan penghasil banyak sekali flora ekspor, dengan dibangunnya jalan tersebut maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan banyak sekali proyek Belanda inilah yang disebut rodi atau kerja paksa. Beberapa proyek Daendels antara lain sebagai berikut.

No.	Nama Proyek	Tempat	Bentuk Kerja Paksa
1.	Membangun pabrik senjata	Semarang dan Surabaya	Kerja rodi
2.	Membangun benteng-benteng pertahanan	Jatinegara, Jakarta	Kerja rodi
3.	Membangun pelabuhan	Anyer dan Ujung Kulon	Kerja rodi

Sistem Sewa Tanah Raffles

Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada masa tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut yaitu Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan populer pada masa Raffles yaitu sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut mempunyai ketentuan, antara lain sebagai berikut:

• Petani harus menyewa tanah meskipun ia yaitu pemilik tanah tersebut.
• Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
• Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
• Bagi yang tidak mempunyai tanah dikenakan pajak kepala.

Kekuasaan Inggris selama 5 tahun di Indonesia, juga menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di banyak sekali daerah. Sebagai referensi yaitu perlawanan besar rakyat Kesultanan Palembang pada tahun 1812. Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan besar di Jawa yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun sebelum kedua kerajaan melaksanakan penyerangan, Inggris berhasil meredam perjuangan perlawanan tersebut.

Tanam Paksa
Pada tahun 1830 Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini diberlakukan alasannya yaitu Belanda menghadapi kesulitan keuangan akhir perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830-1831). Praktik-praktik penitikberatan dan pemaksaan
terhadap rakyat melalui tanam paksa tersebut antara lain yaitu :

• Ketentuan bahwa tanah yang dipakai untuk flora wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, kenyataanya selalu lebih bahkan hingga ½ bab dari tanah yang dimiliki rakyat.
• Kelebihan hasil panen flora wajib tidak pernah dibayarkan.
• Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.
• Tanah yang dipakai untuk flora wajib tetap dikenakan pajak.

Penderitaan rakyat Indonesia akhir kebijakan tanam paksa ini sanggup dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akhir kelaparan dan penyakit kekurangan gizi.

Penjajahan telah menyebabkan penderitaan luar biasa rakyat Indonesia. Kemerdekaan dikala ini merupakan sebagian hasil penderitaan bangsa Indonesia masa lalu. Kerja paksa masa penjajahan telah menghasilkan bangunan jalan yang dipakai masyarakat hingga dikala ini. Bangsa Indonesia juga harus selalu kerja keras untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Share this post