Pemerintah Sentra Dan Pemerintah Daerah
Sunday, November 8, 2020
Edit
Sebagai negara kesatuan, Negara kita terdiri atas daerah-daerah yang lebih kecil. Daerah tersebut antara lain provinsi, kabupaten, dan kota. Adapun dalam tiap-tiap kawasan tersebut terdapat pemerintahan kawasan yang penyelenggaraannya diatur oleh undang-undang. Hal itu sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kawasan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
Negara kita menganut sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi, pemerintah tidak sanggup bertindak sewenang-wenang. Semua kebijakan yang diambil pemerintah ialah bersumber dari aspirasi dan kebutuha rakyatnya. Ciri negara demokrasi ialah adanya kebebasan bagi warganya untuk mengurus diri sendiri. Salah satu wujudnya ialah adanya otonomi daerah. Otonomi kawasan ialah hak, wewenang, dan kewajiban kawasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan otonomi ini, pemerintah kawasan diberi kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengurus diri sendiri. Pemerintah kawasan diberi keleluasaan mengelola daerahnya sesuai aspirasi rakyat di kawasan bersangkutan. Keleluasaan itu mencakup hampir semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan.
Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di kurun Reformasi, penyelanggaraan pemerintahan negara kita didasarkan pada sistem desentralisasi. Desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak menawarkan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat membagi kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat antara lain : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
A. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat ialah presiden Republik Indonesia. Presidenlah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Presiden merupakan forum Negara yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan memakai tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas kiprah pembantuan.
1. Presiden
Presiden mempunyai kekuasaan dan kewenangan ibarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai kiprah dan kewenangan sebagai berikut:
Kewenangan presiden sangat besar dan tugasnya amat berat, maka harus dipilih orang yang mempunyai kemampuan. Di negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk menjadi orang nomor satu di republik ini.
2. Wakil Presiden
Sejak tahun 2004 calon wakil presiden dipilih secara pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu paket dengan calon presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden ialah sebagai berikut:
Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden sanggup berakhir dikarenakan telah berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dan dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian terdiri dari menteri koordinator, menteri yang memimpin departemen, menteri nondepartemen dengan kiprah khusus, dan pejabat tinggi setingkat menteri.
Untuk menjalankan pemerintahan yang diamanatkan rakyat kepadanya, seorang presiden sehabis dilantik kemudian membentuk kabinet. Kabinet ialah susunan para menteri sebagai penyelenggaraa pemerintahan di tingkat pusat. Kabinet terdiri atas menteri koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, dan menteri negara yang tidak memimpin departemen (nondepartemen), serta pejabat tinggi negara setingkat dengan menteri, berikut daftar nama menteri Kabinet Kerja :
B. Pemda Provinsi
Pemerintah kawasan ialah unsur penyelenggara pemerintahan kawasan yang terdiri atas gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah kawasan sanggup berupa pemerintah kawasan provinsi (pemprov), yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, yang mencakup sekretariat daerah, sekretariat DPRD dinas daerah, dan forum teknis daerah.
Provinsi ialah nama sebuah pembagian wilayah manajemen di bawah wilayah nasional. Gubernur ialah kepala kawasan untuk kawasan provinsi. Gubernur mempunyai kiprah dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dipilih secara pribadi oleh rakyat di provinsi setempat, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
Dalam Pemerintahan Daerah Provinsi, juga dikenal forum DPRD Provinsi. DPRD Provinsi merupakan forum legislatif. Lembaga ini merupakan kawan kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan gubernur, DPRD menciptakan Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
C. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Wilayah kabupaten sebagian besar berupa wilayah pedesaan. Wilayah kota biasanya terdiri dari wilayah perkotaan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah kabupaten/ kota memakai asas otonomi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai hak sebagai berikut:
Kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota ialah sebagai berikut:
Setiap kawasan dipimpin oleh kepala pemerintah yang disebut kepala daerah. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan pemerintah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari seorang bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. Begitu juga seorang walikota juga dibantu seorang wakil walikota.
Kepala kawasan dipilih secara pribadi oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Masing-masing calon merupakan calon yang diajukan partai politik yang ada di kawasan tersebut. Pemerintah kota yang mempunyai DPRD, pemilihan walikota dan wakilnya dilakukan secara pribadi oleh rakyat. Pemerintah kota yang tidak mempunyai DPRD,tetapi walikotanya diangkat oleh menteri dalam negeri atas usul gubernur.
Bupati/walikota ialah pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil wali kota. Kedudukan bupati/wali kota sejajar dengan DPRD. Kedua forum ini saling bekerja sama untuk memajukan daerahnya.
Di samping Bupati/walikota ada juga forum DPRD Kabupaten/ Kota. DPRD merupakan forum legislatif. Lembaga ini merupakan kawan kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan bupati/walikota, DPRD menciptakan Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Negara kita menganut sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi, pemerintah tidak sanggup bertindak sewenang-wenang. Semua kebijakan yang diambil pemerintah ialah bersumber dari aspirasi dan kebutuha rakyatnya. Ciri negara demokrasi ialah adanya kebebasan bagi warganya untuk mengurus diri sendiri. Salah satu wujudnya ialah adanya otonomi daerah. Otonomi kawasan ialah hak, wewenang, dan kewajiban kawasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan otonomi ini, pemerintah kawasan diberi kebebasan oleh pemerintah pusat untuk mengurus diri sendiri. Pemerintah kawasan diberi keleluasaan mengelola daerahnya sesuai aspirasi rakyat di kawasan bersangkutan. Keleluasaan itu mencakup hampir semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan.
Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di kurun Reformasi, penyelanggaraan pemerintahan negara kita didasarkan pada sistem desentralisasi. Desentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang lebih banyak menawarkan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat membagi kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, tidak semua urusan diserahkan kepada pemerintah daerah. Ada beberapa urusan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat antara lain : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
A. Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat ialah presiden Republik Indonesia. Presidenlah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Presiden merupakan forum Negara yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan memakai tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas kiprah pembantuan.
- Desentralisasi ialah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah kawasan untuk mengurus urusan yang ada di daerah.
- Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang manajemen dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Pelimpahan wewenang di sini ialah hanya sebatas wewenang administrasi, untuk wewenang politik tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
- Tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemda Propinsi Daerah Tingkat I yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemda Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
1. Presiden
Presiden mempunyai kekuasaan dan kewenangan ibarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai kiprah dan kewenangan sebagai berikut:
- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, menciptakan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain; menyatakan keadaan bahaya;
- Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
- Menerima duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
- Memberi pengampunan sanksi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA;
- Memberi amnesti dan pembatalan dengan memperhatikan pertimbangan DPR;
- Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- Mengajukan rancangan UU kepada DPR;
- Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU;
- Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), dalam hal kegentingan yang memaksa;
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
Kewenangan presiden sangat besar dan tugasnya amat berat, maka harus dipilih orang yang mempunyai kemampuan. Di negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk menjadi orang nomor satu di republik ini.
2. Wakil Presiden
Sejak tahun 2004 calon wakil presiden dipilih secara pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu paket dengan calon presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden ialah sebagai berikut:
- Membantu presiden melaksanakan tugasnya;
- Mengganti presiden hingga habis waktunya bila presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. melaksanakan pengawasan operasional. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian departemen-departemen yang dilaksanakan oleh inspektur jenderal dari departemen yang bersangkutan.
Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden sanggup berakhir dikarenakan telah berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dan dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementrian terdiri dari menteri koordinator, menteri yang memimpin departemen, menteri nondepartemen dengan kiprah khusus, dan pejabat tinggi setingkat menteri.
Untuk menjalankan pemerintahan yang diamanatkan rakyat kepadanya, seorang presiden sehabis dilantik kemudian membentuk kabinet. Kabinet ialah susunan para menteri sebagai penyelenggaraa pemerintahan di tingkat pusat. Kabinet terdiri atas menteri koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, dan menteri negara yang tidak memimpin departemen (nondepartemen), serta pejabat tinggi negara setingkat dengan menteri, berikut daftar nama menteri Kabinet Kerja :
| No. | Pejabat | |
|---|---|---|
| Menteri koordinator | ||
| 1 | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Laksamana Tentara Nasional Indonesia (Purn.) Tedjo Edhy Purdijatno |
| 2 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian | Sofyan Djalil |
| 3 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman | Indroyono Soesilo |
| 4 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Puan Maharani |
| Menteri | ||
| 5 | Menteri Sekretaris Negara | Pratikno |
| 6 | Menteri Dalam Negeri | Tjahjo Kumolo |
| 7 | Menteri Luar Negeri | Retno Lestari Priansari Marsudi |
| 8 | Menteri Pertahanan | Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn.) Ryamizard Ryacudu |
| 9 | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia | Yasonna Laoly |
| 10 | Menteri Keuangan | Bambang Brodjonegoro |
| 11 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | Sudirman Said |
| 12 | Menteri Perindustrian | Saleh Husin |
| 13 | Menteri Perdagangan | Rachmat Gobel |
| 14 | Menteri Pertanian | Amran Sulaiman |
| 15 | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Siti Nurbaya Bakar |
| 16 | Menteri Perhubungan | Ignasius Jonan |
| 17 | Menteri Kelautan dan Perikanan | Susi Pudjiastuti |
| 18 | Menteri Ketenagakerjaan | Hanif Dhakiri |
| 19 | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Marwan Ja'far |
| 20 | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Basuki Hadimuljono |
| 21 | Menteri Kesehatan | Nila Djuwita Anfasa Moeloek |
| 22 | Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah | Anies Rasyid Baswedan |
| 23 | Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Muhammad Nasir |
| 24 | Menteri Sosial | Khofifah Indar Parawansa |
| 25 | Menteri Agama | Lukman Hakim Saifuddin |
| 26 | Menteri Pariwisata | Arief Yahya |
| 27 | Menteri Komunikasi dan Informatika | Rudiantara |
| 28 | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga |
| 29 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Yohana Yembise |
| 30 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Yuddy Chrisnandi |
| 31 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Andrinof Chaniago |
| 32 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional | Ferry Mursyidan Baldan |
| 33 | Menteri Badan Usaha Milik Negara | Menteri Pemuda dan Olahraga |
| 34 | Menteri Pemuda dan Olhraga | Imam Nahrawi |
B. Pemda Provinsi
Pemerintah kawasan ialah unsur penyelenggara pemerintahan kawasan yang terdiri atas gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah kawasan sanggup berupa pemerintah kawasan provinsi (pemprov), yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah, yang mencakup sekretariat daerah, sekretariat DPRD dinas daerah, dan forum teknis daerah.
Provinsi ialah nama sebuah pembagian wilayah manajemen di bawah wilayah nasional. Gubernur ialah kepala kawasan untuk kawasan provinsi. Gubernur mempunyai kiprah dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Gubernur dipilih secara pribadi oleh rakyat di provinsi setempat, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
Dalam Pemerintahan Daerah Provinsi, juga dikenal forum DPRD Provinsi. DPRD Provinsi merupakan forum legislatif. Lembaga ini merupakan kawan kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan gubernur, DPRD menciptakan Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Related:
Wilayah kabupaten sebagian besar berupa wilayah pedesaan. Wilayah kota biasanya terdiri dari wilayah perkotaan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah kabupaten/ kota memakai asas otonomi. Artinya, pemerintah kabupaten/kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai hak sebagai berikut:
- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- Memilih kepala daerah;
- Mengelola aparatur daerah;
- Mengelola kekayaan daerah;
- Memungut pajak kawasan dan retribusi daerah;
- Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah.
Kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota ialah sebagai berikut:
- Melindungi masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- Menyediakan kemudahan pelayanan kesehatan.
Setiap kawasan dipimpin oleh kepala pemerintah yang disebut kepala daerah. Pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan pemerintah kota dipimpin oleh seorang wali kota. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari seorang bupati dibantu oleh seorang wakil bupati. Begitu juga seorang walikota juga dibantu seorang wakil walikota.
Kepala kawasan dipilih secara pribadi oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Masing-masing calon merupakan calon yang diajukan partai politik yang ada di kawasan tersebut. Pemerintah kota yang mempunyai DPRD, pemilihan walikota dan wakilnya dilakukan secara pribadi oleh rakyat. Pemerintah kota yang tidak mempunyai DPRD,tetapi walikotanya diangkat oleh menteri dalam negeri atas usul gubernur.
Bupati/walikota ialah pimpinan dalam pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil wali kota. Kedudukan bupati/wali kota sejajar dengan DPRD. Kedua forum ini saling bekerja sama untuk memajukan daerahnya.
Di samping Bupati/walikota ada juga forum DPRD Kabupaten/ Kota. DPRD merupakan forum legislatif. Lembaga ini merupakan kawan kerja pemerintah yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Bersama-sama dengan bupati/walikota, DPRD menciptakan Peraturan Daerah (Perda). DPRD juga bertugas membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
