Arti Penting Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merupakan aturan dasar tertulis dan sumber tertib aturan yang tertinggi dalam negara Indonesia Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan aturan yang tertinggi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara marilah kita berkomitmen untuk melakukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia dihentikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibentuk di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sanggup memuat ketentuan-ketentuan pokok saja sehingga sanggup menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari empat alinea itu, juga memiliki pokok-pokok pikiran yang sangat penting, yaitu:

1. Pokok Pikiran Pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan  faham golongan, mengatasi segala faham  perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama  merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.
2. Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa insan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membuat keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelamaan Sila Kelima Pancasila;
3. Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini mengatakan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila;
4. Pokok  Pikiran  Keempat  yaitu:  “Negara  berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini mengatakan konsekuensi  logis  bahwa  Undang-Undang  Dasar  harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara kebijaksanaan pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh keinginan moral rakyat yang luhur.

Sebagai warga negara Indonesia kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera.

Sebagai warga negara kita sanggup berpartisipasi aktif dalam melakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara sebagai berikut

1. Menghormati dan melakukan aturan-aturan lain di bawah Undang-Undang Dasar 1945 temasuk tata tertib sekolah
2. Menyadari manfaat Undang-Undang Dasar 1945,
3. Mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai  dengan Undang-Undang Dasar 1945,
4. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945,
5. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam  melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945

Arti Penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut.

No.	Unsur	Manfaat	Akibat apabila tidak ada UUD
1.	Warga Negara	Sebagai fatwa pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari, Sehingga sanggup berjalan serasi dan serasi tanpa ada perselisihan dan kesalahpahaman.	Kehidupan bermasyarakat mengarah pada ketidakharmonisan.
2.	Bangsa dan Negara	Sebagai aturan dasar yang sah dan berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi contoh dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar tertulis dan sumber tertib aturan yang tertinggi dalam negara Indonesia yang memuat tentang: Hak-hak asasi manusia; Hak dan kewajiban warga negara; Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; Wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak kehidupan negara menyerupai hakikat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan, dan bentuk susunan persatuan	Akibat apabila tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sanggup terjadi perang saudara. Bahkan mungkin bubarnya Negara Republik Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara.
Kesimpulan : Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan dasar yang sah dan berlaku sehingga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi contoh dalam pembuatan peraturan yang berada di bawahnya. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan dasar berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 kehidupan berbangsa dan bernegara sanggup berjalan denga harmoni menuju keinginan bangsa Indonesia.

Share this post